SURABAYA,AIANews.id – Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM Nusantara Jawa Timur (Bemnus Jatim) menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk militerisasi ruang sipil dan praktik penggusuran yang dilakukan atas nama keamanan nasional.
Korda Bemnus Jatim, Helvin Rosianda, menyampaikan bahwa sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, pihaknya mencatat ladanya ekspansi kekuatan militer ke dalam ranah kehidupan sipil yang semakin masif dan terstruktur.
“Praktik ini tidak hanya mengancam ruang hidup rakyat, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh bangsa Indonesia sejak era reformasi,” katanya, Senin, 20 Oktober 2025.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah rencana pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang direncanakan akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).
Menurut Helvin, rencana ini dilakukan tanpa transparansi yang memadai, tanpa dialog yang substantif dengan masyarakat setempat, dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang bagi warga yang kehilangan tanah dan mata pencahariannya.
“Kami menyaksikan bagaimana warga Kaligentong, para petani, pedagang kecil, dan keluarga yang telah menghuni kawasan tersebut secara turun-temurun kini hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan,” tuturnya.
“Mereka dipaksa menghadapi ancaman kehilangan tanah leluhur mereka, sementara kompensasi yang dijanjikan jauh dari layak dan proses ganti rugi yang adil masih menjadi tanda tanya besar,” sambung Helvin.
Pihaknya lantas menyatakan sikap tegas melalui serangkaian tuntutan. Di antaranya tolak pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Tulungagung.
Lalu mendesak Kementerian ATR/BPN untuk bertindak lebih selektif dan bertanggung jawab dalam setiap proses pembebasan lahan.
“Kami menuntut penarikan militer dari ranah sipil, serta mendesak agar seluruh prajurit TNI tunduk pada prinsip supremasi sipil dan peradilan umum,” tegasnya.
Selain itu, Bemnus Jatim turut mengecam keras praktik penggiringan opini publik oleh TNI melalui buzzer berbiaya yang hanya menambah kegaduhan di masyarakat dan Mahasiswa.
Helvin menyebut, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat.
“Namun faktanya, kecenderungan militerisasi justru semakin menguat, ruang demokrasi semakin sempit, dan suara rakyat semakin dibungkam,” jelas Helvin. (alm)
