S
rabaya, AIANews.id – Dalam upaya mewujudkan Jawa Timur yang bersih, adil, makmur, dan beradab, pasangan Calon Gubernur dan Cawagub Jatim nomor urut 3 Tri Rismaharini dan KH. Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mengusung visi ‘Jawa Timur Resik’. Hal ini disampaikan Risma dalam debat kedua Pilkada Jatim dalam sesi penyampaian visi misi dan program kerja.
“Kami mempunyai visi Jawa Timur resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban, ” kata Risma, Minggu 3 November 2024.
Program ini fokus pada pembenahan menyeluruh birokrasi pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.
“Kami akan akan membahas program resik yaitu birokrasi pemerintahan dengan tata kelola good governance, akuntabel, transparan dan partisipasi, ” paparnya.
Salah satu pilar utama program ini adalah digitalisasi layanan publik. Melalui pengembangan portal informasi, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan dengan mudah dan cepat, mulai dari pendaftaran sekolah hingga pengaduan pelayanan publik.
Bahkan di daerah-daerah terpencil, masyarakat tetap dapat menikmati layanan ini berkat adanya loket layanan digital di tingkat desa dan kecamatan.
“Layanan ini kita berikan lebih dekat kepada masyarakat, karena wilayah Jawa Timur wilayah yang sangat luas dan banyak terdiri dari beberapa daerah yang sangat terpencil, oleh karena itu layanan ini harus bisa didekatkan sampai ditingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah, ” paparnya.
Selain itu, program ‘Jawa Timur Resik’ juga menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan program ini dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
“Layanan yang dilakukan semua menggunakan teknologi informasi, meskipun demikian kami tetap menyiapkan layanan di desa desa yang bisa diakses langsung untuk masyarakat, mulai pendaftaran anak sekolah, keluhan terhadap rumah sakit, keluhan terhadap layanan layanan publik itu bisa diakses langsung melalui desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten dan daerah, ” tambahnya kembali.
Risma menyampaikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Beliau menekankan penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.
“Selanjutnya bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban, makannya yang kita lakukan adalah dengan menggunakan teknologi informasi,” paparnya.
Dengan teknologi, masyarakat dapat memantau langsung proses perizinan, biaya yang dibutuhkan, dan pengelolaan keuangan daerah.
“Maka kita bisa melihat kapan akan selesai perizinan, berapa biayanya, itu dapat langsung dipantau masyarakat, ” jelasnya.
Mantan Menteri Sosial ini juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran dan berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang aktif dengan masyarakat.
“Demikian pula bagaimana layanan tentang pengelolaan keuangan yang harus transparan dan masyarakat ikut terlibat di dalam penyusunan anggaran tersebut. Karena itu sangat penting komunikasi yang aktif dan masif di masyarakat akan kita lakukan bersama Gus Hans, ” pungkasnya. (alm)
