Jakarta, 22/Sept/2024 – AIAnews.id | Dunia berputar, teknologi komunikasi pun ikut menari. Di tengah pusaran arus informasi yang deras dan tak bertepi, pejabat publik tak hanya dituntut cakap menjalankan tugas, tetapi juga piawai menari di atas panggung digital. Setiap twit, postingan, bahkan komentar, tak lagi sekedar untaian kata, melainkan serpihan citra yang dirangkai, membentuk persepsi publik.
Di sinilah dilema muncul. Gegap gempita media sosial, dengan segala hiruk-pikuknya, acapkali menjebak komunikasi publik dalam pertarungan menumpuk citra. Unggahan-unggahan penuh senyum, deretan foto kunjungan, hingga pernyataan bombastis, seakan jadi prioritas, mengalahkan substansi dan esensi pesan yang ingin disampaikan.
Tak jarang, publik disuguhi “pertunjukan” ketimbang “penyelesaian”. Janji manis berbalut bahasa muluk, lebih mendominasi ketimbang laporan kinerja yang transparan dan akuntabel. Akibatnya? Kepercayaan publik mengalami erosi, tergerus oleh kecewa dan hilangnya ruh dari komunikasi yang otentik.
Lalu, kemana seharusnya arah komunikasi pejabat publik? Tentu saja, menjaga citra tetap penting. Namun, esensinya bukanlah menciptakan “topeng” digital yang semata-mata indah dipandang. Lebih dari itu, komunikasi pejabat publik haruslah mampu menjembatani kesenjangan antara ekspektasi dan realita, menyampaikan informasi secara jernih, dan merangkul publik dalam sebuah dialog yang sehat dan konstruktif.
Era digital menuntut pejabat publik untuk lebih peka membaca “rakyat” di balik layar gawai. Bukan sekadar penonton pasif, publik hari ini adalah aktor yang aktif menyuarakan aspirasi, kritik, bahkan kegelisahan. Oleh karena itu, alih-alih terjebak dalam pusaran pencitraan, sudah saatnya komunikasi pejabat publik kembali pada fungsi luhurnya: menyampaikan substansi, menjalin kepercayaan, dan merangkul publik dalam upaya mewujudkan kemajuan bersama.
