PASURUAN, AIANews.id — Ribuan pengemudi transportasi daring di Kabupaten Pasuruan kini bisa bernapas lega. Aksi demonstrasi yang mereka gelar di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan pada Kamis, 4 September 2025, membuahkan hasil positif.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para pekerja transportasi online agar mendapatkan perlindungan yang layak.
Ketua Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya, Harsoyo Utomo, menjelaskan bahwa pihaknya menaungi sekitar 2.000 pengemudi roda dua dan roda empat yang bergantung pada penghasilan dari aplikasi.
Tiga tuntutan utama yang mereka sampaikan adalah jaminan perlindungan sosial, program peningkatan SDM, dan kepastian tarif.
Jaminan Perlindungan Sosial dan Peningkatan SDM Menanggapi tuntutan pertama, Ketua DPRD Samsul Hidayat memastikan bahwa para pengemudi transportasi online berhak mendapatkan perlindungan yang layak.
“Terkait jaminan perlindungan, sebenarnya sudah ada program Universal Health Coverage (UHC). Jika syaratnya terpenuhi, biayanya akan ditanggung pemerintah daerah,” ujar Samsul.
Selain itu, Samsul juga berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan kedua terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia akan mendorong dinas terkait untuk membuka pelatihan berbasis komunitas.
“Kami akan dorong dinas terkait untuk membuka pelatihan agar para driver bisa mendapatkan keterampilan tambahan. Ini bisa menjadi cadangan usaha ketika orderan sepi,” tambahnya.
Tuntutan ketiga, yaitu kepastian penerapan tarif sesuai aturan pemerintah, juga menjadi perhatian serius DPRD.
Samsul berjanji akan mengawal agar tarif ojek online di Pasuruan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Hal ini menjawab keluhan para driver yang merasa dirugikan karena tarif sering diabaikan oleh pihak aplikator.
“Kami akan kawal agar tarifnya tidak merugikan driver, karena mereka yang setiap hari berjuang di jalan untuk menghidupi keluarganya,” tegas Samsul.
Harsoyo Utomo berharap pemerintah daerah dapat menjembatani komunikasi dengan pihak aplikator. Ia juga menginginkan adanya kantor perwakilan aplikator di Pasuruan.
“Kalau ada masalah, kami tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya atau Malang. Dengan adanya perwakilan di sini, setiap konflik bisa lebih cepat terselesaikan,” tutupnya.
Dengan komitmen dari DPRD Kabupaten Pasuruan ini, diharapkan kesejahteraan ribuan pengemudi transportasi online di Pasuruan semakin terjamin dan mereka tidak lagi dipandang sebelah mata.(*)
