Dalam informasi yang beredar, seorang oknum pengacara diduga menawarkan jasa untuk mengurus penghentian kasus korupsi KBS melalui jalur kejaksaan. Nilai jasa yang semula disebut sekitar Rp100 juta itu kabarnya membengkak hingga mencapai Rp2,2 miliar.
Dana tersebut diduga diberikan dengan iming-iming agar penanganan perkara dihentikan, baik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kejati Jatim telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam penanganan perkara PDTS KBS.
Dalam penyidikan tersebut, catatan keuangan perusahaan sepanjang 2025 hingga 2026 dikabarkan turut menjadi perhatian. Termasuk di antaranya pos pengeluaran untuk pembayaran jasa hukum yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Bahkan, sumber yang sama mengungkapkan, oknum pengacara tersebut diduga masih meminta tambahan pembayaran sekitar Rp500 juta. Permintaan itu disebut muncul setelah adanya klaim bahwa perkara korupsi KBS dapat dihentikan melalui komunikasi dengan pihak kejaksaan.
Meski Kejati Jatim telah membenarkan penerbitan sprindik baru untuk perkara PDTS KBS, belum ada keterangan resmi mengenai dugaan keterkaitan penyidikan tersebut dengan pembayaran jasa pengacara maupun indikasi transaksi untuk menghentikan proses hukum.
Hingga kini, identitas pengacara yang dimaksud juga belum diketahui. Demikian pula pihak-pihak yang diduga terlibat dalam transaksi tersebut. Belum ada konfirmasi resmi mengenai besaran uang, aliran dana, maupun kebenaran janji penghentian perkara.
Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, John Franky Ariandi Yanafia, memilih tidak memberikan penjelasan panjang saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya upaya menghentikan perkara korupsi KBS.
Melalui pesan WhatsApp pada Senin (16/11/2026), John hanya membalas singkat, “Gas Mas.”



