Kasus Korupsi KBS Rp10 Miliar, Mantan Dirut CA Segera Disidangkan

oleh -1 Dilihat

Surabaya, ainews.id – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama PDTS KBS berinisial CA resmi diserahkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II tersebut berlangsung di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim, Senin (16/11/2026). Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, baik dari aspek formil maupun materiil.

Dalam proses tersebut, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2016 hingga 2024.

Barang bukti yang diserahkan di antaranya delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon seluler, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.

CA diduga melakukan penyimpangan keuangan selama menjabat sebagai Direktur Utama PDTS KBS dalam rentang waktu 2016-2024. Perbuatannya ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sekitar Rp10 miliar.

Modus yang diungkap penyidik yakni tersangka diduga memerintahkan saksi berinisial S yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.

Tak hanya itu, tersangka juga diduga meminta agar dibuatkan dokumen administrasi seolah-olah pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional KBS.

Sejumlah kegiatan yang dicantumkan dalam administrasi tersebut meliputi pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kebun binatang.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan itu diduga justru dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi CA.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan dakwaan alternatif. Pada dakwaan pertama, CA disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga:  Kemenag Tegaskan tidak Terlibat Dalam Penjualan Kuota Haji 2024

Sementara dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Usai menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, JPU melakukan penahanan terhadap CA selama 20 hari. Penahanan tersebut dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.