Blitar, aianews.id – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Blitar akhirnya memberikan tanggapan terkait polemik kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Siti Arikah di kawasan Dam Sukun, Dusun Menjangkalan, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
Keberadaan sertifikat tersebut menjadi perhatian lantaran lokasi tanah yang dimaksud disebut-sebut berada di kawasan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pengendalian aliran sungai serta upaya mitigasi bencana.
Menanggapi persoalan tersebut, Wahyudi, yang memperkenalkan diri sebagai Kasi Penetapan ATR/BPN Kabupaten Blitar, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai proses penerbitan SHM tersebut. Hal itu lantaran dirinya bersama sejumlah pejabat lainnya masih tergolong baru bertugas di lingkungan kantor tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Wahyudi saat ditemui di Kantor ATR/BPN Kabupaten Blitar pada Selasa pagi (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Jhoni selaku Kasi Sengketa.
“Kami belum bisa memberikan penjelasan karena kami juga masih orang baru semua di sini,” kata Wahyudi.
Meski belum mengetahui secara menyeluruh riwayat persoalan tersebut, Wahyudi mengungkapkan bahwa ATR/BPN Kabupaten Blitar sebelumnya telah menerima surat dari salah satu perusahaan berbentuk CV pada Oktober 2026. Surat tersebut menjadi salah satu awal pihaknya mengetahui adanya persoalan terkait bidang tanah yang kini dipertanyakan.
“Awalnya kami justru mengetahui persoalan ini setelah menerima surat dari CV tersebut,” jelasnya.
BPN Blitar Bakal Bongkar SHM Dam Sukun
Sebagai tindak lanjut, ATR/BPN berencana mengundang sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan objek tanah tersebut. Pemanggilan akan dilakukan terhadap pihak CV, pemegang SHM, serta unsur pemerintah desa setempat guna memperoleh informasi dan keterangan dari masing-masing pihak.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengumpulkan fakta secara menyeluruh sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
Wahyudi menegaskan, proses klarifikasi menjadi bagian penting agar penyelesaian persoalan dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keputusan yang nantinya diambil tidak menimbulkan kekeliruan maupun merugikan pihak tertentu.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini penanganan persoalan tersebut masih berjalan. ATR/BPN masih melakukan pemantauan, menyiapkan pemanggilan pihak-pihak terkait, serta menjalin koordinasi untuk mendalami informasi yang telah diterima.
“Kami belum bisa menyampaikan terlalu banyak karena prosesnya masih berjalan, mulai dari pemantauan, pemanggilan hingga koordinasi,” pungkasnya.
Hingga saat ini, ATR/BPN Kabupaten Blitar belum menyampaikan kesimpulan mengenai riwayat maupun dasar penerbitan SHM atas nama Siti Arikah tersebut. Hasil klarifikasi dari seluruh pihak terkait nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status dan permasalahan tanah di kawasan Dam Sukun.
